Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK

 Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di Instalasi Gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten  Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti data primer dibandingkan  dengan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, dan  hasil analisis dijelaskan dengan metode deskriptif,  yaitu dengan cara memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa Persetujuan tindakan kedokteran di IGD RSUD Kab. Wakatobi belum terimplementasikan dengan baik, hal itu ditunjukan oleh: pertama,  belum semua pasiennya mendapatkan informasi yang lengkap dan dengan bahasa yang sederhana mengenai kondisi kesehatannya karena disebabkan oleh dokter yang bertugas di IGD tidak disiplin dalam melakukan tugas jaganya;  kedua, dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran selain diberikan oleh dokter juga diberikan oleh perawat yang bertugas di IGD, sehingga informasi yang diberikan dalam persetujuan tindakan kedokteran itu tidak lengkap dan bahkan hanya berupa penyampaian untuk menandatangani formulir persetujuan; ketiga, informasi yang dijelaskan sebagaimana tercantum dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran hanya berupa penjelasan mengenai kondisi penyakit dan risiko tindakan yang akan dilakukan;  keempat, isi dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Kabupaten Wakatobi belum merespon serta menyesuaikannya dengan ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai persetujuan tindakan kedokteran yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Kata Kunci: Rumah Sakit, Persetujuan Tindakan Kedokteran,

  

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan, karena merupakan tugas konstitusi pemerintah Indonesia yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu, Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di Indonesia terdapat banyak tempat yang menyediakan pelayanan kesehatan, diantaranya rumah sakit. Dilihat dari aspek hukum kesehatan, rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien terjalin dalam suatu hubungan yang dikenal sebagai perjanjian/kontrak terapeutik, di mana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut rumah sakit diwakili oleh tenaga kesehatan/dokter  yang bekerja di rumah sakit.

Hal utama yang mendukung adanya tindakan kedokteran dalam transaksi/perjanjian terapeutik adalah Informed consent atau persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien, karena persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh pasien merupakan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yaitu “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” (Christiawan, 2003).

Persetujuan tindakan kedokteran atau Informed consent sangat penting dalam perjanjian terapeutik antara rumah sakit dengan pasien, karena didalamnya terdapat dua hak mendasar yang harus didapatkan pasien yaitu hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination). Menurut Appelbaum seperti dikutip Guwandi dalam Hanafiah dan Amir, Informed consent bukan sekedar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, melainkan merupakan proses komunikasi. Tercapainya kesepakatan antara dokter dengan pasien merupakan dasar dari seluruh proses tentang Informed Consent. Penandatanganan Informed Consent secara tertulis yang dilakukan oleh pasien dan keluarganya sebenarnya dimaksudkan sebagai penegasan atau pengukuhan dari persetujuan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Bentuk pemberian persetujuan tindakan kedokteran oleh pasien bisa dinyatakan secara jelas (express) yaitu secara lisan dan tertulis, dan dianggap diberikan (implied) yaitu dalam keadaan biasa ataupun keadaan gawat darurat (Hanafiah dan Amir, 2012). Adanya Informed consent sebenarnya dimaksudkan untuk mengurangi tindakan malpraktek dalam profesi kesehatan serta membimbing tenaga kesehatan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sehingga pasien tidak merasakan tindakan kesewenang-wenangan dari tenaga kesehatan. (Hendrik, 2013).

Salah satu sumber utama pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD). IGD merupakan bagian dari rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cedera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. Selain itu juga, merupakan salah satu dari unit kesehatan yang paling padat modal, padat karya, serta padat teknologi yang didalamnya dapat ditemukan dokter dari berbagai spesialisasi bersama sejumlah perawat dan juga asisten dokter yang saling berinteraksi (Yulianti, 2011). Hal tersebut menjadikan IGD rentan terhadap munculnya permasalahan atau sengketa antara pihak pasien atau keluarga dan tenaga kesehatan salah satunya dengan adanya persetujuan tindakan kedokteran atau Informed Consent.

Salah satu masalah yang sering terjadi di IGD terkait Informed Consent adalah pengambilan keputusan yang masih sering  diintervensi oleh pihak lain seperti keluarga. Hal ini terjadi karena asas kekeluargaan yang sudah mengakar dan tumbuh  di masyarakat (Chandrawila 2001), sehingga pada situasi tersebut dokter akan mengalami dilema, karena di satu sisi seorang dokter yang melihat keadaan demikian menginginkan memberikan pertolongan segera demi menyelamatkan jiwa dan mengurangi kecacatan pasien, sedangkan di sisi lain, seorang dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran membutuhkan persetujuan untuk melakukan tindakan kedokteran dari pihak pasien atau keluarganya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara  yang merupakan satu-satunya Rumah Sakit di Kabupaten Wakatobi, dan rumah sakit tersebut pernah mengalami masalah dalam pelaksanaan Informed consent. Hasil observasi dan pra survey yang dilakukan penulis di RSUD tersebut, melakukan wawancara dengan Direktur RSUD, bahwa pernah terjadi 2 kasus terkait persetujuan tindakan kedokteran yang terjadi di unit IGD menjadikan dokter dan RS dituntut dan digugat oleh pihak pasien, namun kasus tersebut dapat diselesaikan secara mediasi. RSUD Kabupaten Wakatobi merupakan Rumah Sakit yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai hak-hak pasiennya, maka sepantasnyalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengoptimalkan pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran atau Informed Consent yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran agar kepentingan pasiennya terlindungi khususnya dalam mendapatkan hak atas informasi dan hak menentukan nasib sendiri, serta rumah sakit atau dokter mendapatkan perlindungan hukum dari segala tuntutan maupun gugatan.

 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris atau penggabungan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, jadi didasarkan pada data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian data itu dianalisis dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan maupun doktrin terkait dengan obyek penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (Waluyo, 2002), dengan tujuan untuk  mengetahui dan mengkaji pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara.

 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Formulir persetujuan tindakan kedokteran di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi tidak terdapat perbedaan dengan unit-unit lainnya, begitu pula terkait pihak yang memberikan persetujuan atau yang menandatangani formulir persetujuan tindakan kedokteran, karena inti dari formulir tersebut adalah persetujuan dari pihak pasien. Menurut salah satu dokter, di RSUD Kabupaten Wakatobi sengaja dibuatkan kolom yang kosong pada formulir persetujuan tindakan kedokteran dengan maksud  untuk mengantisipasi suatu tindakan yang belum tertulis atau tercantum dalam formulir tersebut.  Formulir persetujuan tindakan kedokteran di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi terdiri dari  judul formulir persetujuan tindakan kedokteran, identitas pihak yang menandatangani formulir, hubungan pihak yang menandatangani formulir dengan pasien dan identitas pasien, jenis penjelasan atau informasi yang diberikan kepada pasien yang meliputi kondisi penyakit dan risiko tindakan, pernyataan setuju/tidak setuju dari pihak pasien, penutup dari surat persetujuan, tandatangan dari pihak pasien beserta saksinya dan tandatangan dari pihak dokter beserta saksinya. RSUD Kabupaten Wakatobi hingga kini belum disediakan formulir khusus untuk penolakan tindakan kedokteran (Refusal Consent), jadi di dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran itu memuat pernyataan setuju atau tidak setuju dari pasien atau formulir penolakan dan persetujuan tindakan kedokteran menyatu dalam satu formulir.

Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di IGD RSUD  Kabupaten Wakatobi merupakan suatu hal yang wajib untuk  dilaksanakan dalam setiap tindakan kedokteran yang dilakukan kepada pasien, karena semua tindakan kedokteran memiliki efek samping yang bisa saja terjadi dan kadang tidak diketahui terjadinya. Kewajiban dokter dalam pelaksanaan persetujan tindakan kedokteran adalah hak pasien, karena pasien berhak tahu mengenai kondisi penyakitnya, sehingga dengan adanya persetujuan tindakan kedokteran yang telah diberikan oleh pasien sebelum tindakan kedokteran dilakukan, maka landasan hukumnya jelas  dan bisa menjadi bukti. Sebelum dilakukan tindakan kedokteran kepada pasien yang datang berobat di IGD RSUD  Kabupaten Wakatobi, terlebih dahulu dokter memberikan informasi mengenai kondisi kesehatannya, namun tidak semua pasien mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatannya, hal ini disebabkan dokter yang bertugas di IGD tidak ada sehingga pasien langsung diminta untuk menandatangani formulir persetujuan tindakan kedokteran oleh perawat yang bertugas di IGD.

Orang yang berhak memberikan persetujuan pada pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran adalah pasien dan/atau keluarga terdekat, namun yang dominan menandatangani formulir persetujuan tindakan kedokteran adalah keluarga terdekat pasien meskipun pasien dalam konteks hukum berhak untuk mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan tindakan kedokteran. Menurut Ketua Komite Medik RSUD Kabupaten Wakatobi, kategori anak-anak yang diwakili oleh orang tua atau wali adalah anak usia 0-14 tahun. Jenis informasi yang diberikan yaitu informasi mengenai penyakit pasien, tindakan yang akan dilakukan, tujuan tindakan dan risiko dari tindakan yang akan dilakukan. Setiap persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan pasien di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi harus berupa persetujuan secara tertulis, namun tidak dilengkapi dengan materai.

Di IGD RSUD Kabupaten  Wakatobi, dokter dalam memberikan informasi kepada pasien disesuaikan dengan kondisi penyakitnya, kalau penyakit yang ringan tidak perlu, dan jika penyakitnya berat atau parah maka diberikan informasi yang lengkap. Kebiasaan yang dilakukan di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi dalam melayani pasien yang datang dalam keadaan tidak terlalu gawat darurat dan pada saat itu dokternya tidak ada maka tindakan kedokteran langsung dilakukan oleh perawat yang bertugas, kemudian jika pasien datang dalam keadaan gawat darurat dan pada saat itu dokter jaga tidak berada di IGD, maka petugas perawat di IGD akan menghubungi dokternya dan dokternya menginstruksikan untuk melakukan tindakan melalui telepon. Adapun jenis  tindakan yang sering dilakukan oleh dokter dan perawat di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi  adalah pemasangan infus dan penjahitan luka (hecting). Pada IGD RSUD Kabupaten Wakatobi, pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran tergantung kondisinya, jika pasien datang dalam keadaan yang  sudah gawat darurat dan  dalam keadaan tidak sadar serta tidak didampingi oleh keluarganya maka tindakan keselamatan harus dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien terlebih dahulu.

B. Pembahasan

Formulir persetujuan tindakan kedokteran di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi,  hanya mencantumkan pernyataan bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan (Informed Consent) dan mengerti tentang kondisi penyakit dan risiko tindakan yang akan dilakukan, selanjutnya lebih ditekankan pada pencantuman jenis-jenis tindakan kedokteran yang dilakukan . Hal ini menunjukkan bahwa format/isi dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi belum sesuai dengan ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia, yaitu  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Meskipun hingga saat ini belum ada peraturan baku mengenai formulir persetujuan tindakan kedokteran, akan tetapi, seharusnya Komite Medik serta seluruh tenaga medis RSUD Kabupaten Wakatobi merespon dan mengindahkan peraturan-peraturan terbaru terkait persetujuan tindakan kedokteran yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan dengan menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Kabupaten Wakatobi, sehingga penyesuaian formulir tersebut berdasarkan Permenkes terkait serta melaksanakannya dengan baik, maka hak pasien atas informasi dan menentukan nasib sendiri bisa terpenuhi, disamping itu juga dapat membantu dalam pencapaian misi RSUD Kabupaten Wakatobi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Kabupaten Wakatobi.

Pada hakikatnya, Informed consent merupakan proses komunikasi antara dokter dan pasien, tercapainya kesepakatan antara dokter dengan pasien merupakan dasar dari seluruh proses tentang Informed Consent. Penandatanganan Informed Consent secara tertulis yang dilakukan oleh pasien dan keluarganya sebenarnya dimaksudkan sebagai penegasan atau pengukuhan dari persetujuan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang mengatakan bahwa persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Dalam persetujuan tindakan kedokteran, yang berhak dalam memberikan informasi adalah dokter yang merawat pasien. Perawat boleh memberikan informasi kepada pasien sesuai dengan kewenangannya, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang mengatakan bahwa: “Penjelasan dalam persetujuan tindakan kedokteran diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yangmerawatnya, dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten. Tenaga kesehatan tertentu yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya”.

Orang yang berhak memberikan persetujuan pada pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran menurut  Pasal  13 ayat (1)  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, adalah pasien yang berkompeten, namun jika pasien tersebut tidak berkompeten maka diwakili keluarga terdekat. Adapun pasien yang berkompeten sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (7) yaitu pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas. Keluarga terdekat pasien yang berhak mewakili pasien dalam memberikan persetujuan tindakan kedokteran adalah: suami atau istri dari pasien, ayah atau ibu kandung dari pasien, anak-anak kandung dari pasien, saudara-saudara kandung dari pasien atau pengampu dari pasien. Umur pasien sehingga dia bisa dikategorikan sebagai pasien dewasa yang berhak atas persetujuan tindakan kedokteran menurut peraturan pearundang-undangan adalah apabila orang tersebut telah genap berumur 18 tahun atau jika belum berumur 18 tahun ia telah menikah (PERMENKES RI No. 290 tahun 2008).

Pemberian informasi dalam persetujuan tindakan kedokteran adalah merupakan hak pasien yang harus dipenuhi oleh dokter, adapun jenis informasi yang diberikan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yakni:

Penjelasan tentang tindakan kedokteran sekurang-kurangnya mencakup:

  1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran.
  2. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan.
  3. Alternatif tindakan lain, dan risikonya.
  4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
  5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
  6. Perkiraan pembiayaan.

Tidak semua tindakan kedokteran harus berupa persetujuan tertulis, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (5), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, mengatakan bahwa pada tindakan kedokteran yang tidak mengandung resiko tinggi dapat diberikan dengan persetujuan lisan saja.

Direktur, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan serta Ketua Komite Medik RSUD Kabupaten Wakatobi, beranggapan bahwa dengan ditambahkannya materai pada formulir persetujuan tindakan kedokteran akan menjadikan formulir tersebut legal secara hukum. Perlu diketahui bahwa sahnya kontrak bukan karena dibuat diatas kertas bermaterai atau ditulis dalam kertas biasa kemudian ditempel materai tempel, melainkan jika apa yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi dalam kontrak tersebut. Penggunaan kertas materai ataupun pembubuhan materai tempel hanyalah urusan pelunasan pajak semata, yaitu pajak atas dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985, yaitu dengan nama Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam Undang-undang ini (Soepratignja, 2007).

Pada IGD RSUD Kabupaten Wakatobi pemberian informasi disesuaikan dengan kondisi penyakitnya, kalau penyakit yang ringan tidak perlu diberikan penjelasan, dan jika penyakitnya berat atau parah maka dijelaskan atau diberikan informasi. Ketentuan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, menjelaskan bahwa persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Berdasarkan bunyi Pasal di atas, meskipun kondisi penyakit pasien ringan ataupun berat, pasien tetap berhak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kondisi kesehatannya.

Kebiasaan yang sering dilakukan di IGD RSUD Kabupaten Wakatobi dalam melayani pasien yang datang dalam keadaan tidak terlalu gawat darurat dan pada saat itu dokternya tidak ada maka tindakan kedokteran langsung dilakukan oleh perawat yang bertugas, adapun jenis  tindakan yang sering dilakukan tersebut adalah pemasangan infus dan penjahitan luka (hecting). Pemasangan infus dan penjahitan luka (hecting) merupakan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensi perawat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya, Pasal 8 huruf b angka (7) dan Pasal 8 huruf b angka (21), serta kompetensi tersebut telah diperoleh perawat sejak menempuh pendidikan (dalam kurikulum praktek)  D3, NERS sampai jenjang atasnya, akan tetapi  perawat dalam melakukan tindakan pemasangan infus dan penjahitan luka (hecting) harus mendapatkan pelimpahan wewenang dari dokter sehingga mempunyai kuasa untuk melakukan tindakan kedokteran yang telah dilimpahkan tersebut. Pelimpahan wewenang dokter kepada perawat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, pada Pasal 32 Ayat (1) yaitu pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari pembahasan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di Instalasi Gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten  Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dibuat kesimpulan, yaitu persetujuan tindakan kedokteran di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi belum terimplementasikan dengan baik,  ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan: pertama,  belum semua pasiennya mendapatkan informasi yang lengkap dan dengan bahasa yang sederhana mengenai kondisi kesehatannya karena disebabkan oleh dokter yang bertugas di IGD tidak disiplin dalam melakukan tugas jaganya;  kedua, dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran selain diberikan oleh dokter juga diberikan oleh perawat yang bertugas di IGD, sehingga informasi yang diberikan dalam persetujuan tindakan kedokteran itu tidak lengkap dan bahkan hanya berupa penyampaian untuk menandatangani formulir persetujuan; ketiga, informasi yang dijelaskan sebagaimana tercantum dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran hanya berupa penjelasan mengenai kondisi penyakit dan risiko tindakan yang akan dilakukan;  keempat, isi dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran di RSUD Kabupaten Wakatobi belum merespon serta menyesuaikannya dengan ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai persetujuan tindakan kedokteran yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diajukan yaitu para tenaga medis hendaknya merespon peraturan-peraturan terbaru terkait persetujuan tindakan kedokteran khususnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yang menjadi acuan dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia, yaitu dengan menyesuaikan isi formulir persetujuan tindakan kedokteran dan melaksanakannya dengan Permenkes tersebut, sehingga pasien mendapatkan hak-haknya terkait persetujuan tindakan kedokteran. Rumah sakit harus menfasilitasi tenaga medis dalam pembuatan formulir persetujuan tindakan kedokteran serta selalu melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan  terkait pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran.

 DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Kencana, Jakarta.

Chandrawila S. W., 2001, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, bandung.

Christiawan, Rio, 2003,  Aspek Hukum Kesehatan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir, 2012, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Hendrik, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatobi Tahun 2013.

Soepratignja, Paulus J., 2007, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika,Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313)

Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 38 tahun 2014tentangkeperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010tentangKlasifikasi Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.

Hasil penelitian

Yulianti, Andriani, 2011, Evaluasi Customer Focus Sebagai Bentuk Penerapan Continuous Quality Improvement di Instalasi Gawat Darurat  Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, Tesis Manajemen Rumah Sakit, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Leave a Reply